Oct

Peduli Lingkungan, DPR Mendatang 'Ditekan' LSM

Written by Administrator Published in: Around the Globe, Environment Comments 0 PDF

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pro lingkungan hidup diantaranya Intitut Hijau, Walhi, Jatam, Sawitwatch, Greenpeace, Kiara dan Icel mendesak agar DPR RI periode 2009 - 2014 melaksanakan 10 agenda terkait dengan lingkungan hidup dan hak - hak rakyat.

Desakan agar DPR RI periode 2009 - 2014 melaksanakan agenda tersebut karena anggota DPR saat ini terdiri dari kalangan muda sehingga akan lebih pro lingkungan hidup dan rakyat.
Menurut Chalid Muhammad, Direktur Hijau Institute mengatakan, sudah waktunya anggota parlemen saat ini berpihak kepada kepentingan rakyat bukan berdasarkan kepentingan fraksi atau golongannya. Selain itu, kemampuan melaksanakan agenda tersebut maka akan membuat citra DPR membaik.

"Kalau tidak dilaksanakan maka anggota parlemen tersebut mengkhianati rakyat," ujarnya dalam Dialog Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA di Mata Anggota DPR Baru di Restoran Bakoel Koffie Cikini Jakarta, Sabtu (10/10).

Chalid menuturkan, kemampuan DPR melaksanakan agenda juga mengembalikan kewibawaan DPR. Sehingga rakyat akan melihat kinerja DPR saat ini pro rakyat.

"Ini harus didukung agar pemerintah bisa mengimplementasikan dan konsisten melaksanakan UU yang telah dikeluarkan. Ini akan sulit tanpa ada dukungan parlemen," paparnya.

Sementara, menurut Budiman Sudjatmiko, untuk melaksanakan 10 agenda yang direkomendasikan LSM pro lingkungan hidup maka akan banyak yang dihadapi anggota DPR. Apalagi persoalan yang dihadapi DPR bukan hanya menyangkut persoalan politik dan publik tapi persoalan paradigma.

"Yang membuat DPR tidak mampu melaksanakan agenda - agenda yang diamanatkan rakyat karena mereka mempunyai sesuatu yang dipertahankan untuk kekuasaan," ungkapnya.

Budiman menambahkan, adanya agenda yang diusulkan LSM tersebut juga karena saat ini yang berkembang di masyarakat bukan hanya adanya kebebasan berpikir namun karena tidak adanya kapital dan birokrasi yang berpihak.

Sementara pihak - pihak yang diusulkan mampu melaksanakan agenda tersebut mempunyai kapital dan birokrasi namun karena adanya konstelasi dan perkembangan politik hingga membuat agenda tersebut kadang terabaikan. "Menjadi anggota DPR adalah suatu karir politik bagi seorang aktivis sehingga ketika aktivis berkompromi adalah soal lain," ujarnya.

Menurut Budiman, agar dirinya bisa melaksanakan agenda tersebut maka ada niat untuk tidak ikut kompromi. Apalagi dalam kompromi tersebut banyak hal yang membuat anggota DPR lupa pada tugasnya. "Makanya saya mendukung veto rakyat," tegasnya yang langsung disambut tepuk tangan peserta dialog.

Kesepuluh rekomendasi LSM pro lingkungan hidup yang akan diajukan ke DPR dalam waktu dekat itu adalah :

Pertama Review peraturan perundangan yang menjadi pemicu kehancuran lingkungan hidup dan penderitaan rakyat. Kedua inisiatif untuk lahirkan kebijakan yang pro lingkung hidup, ketiga pemerintah memprioritaskan restrorasi ekosistem dan sosial ekonomi budaya.

Mendorong lahirnya arah baru pembangunan dan pemanfaatan SDA yang lebih berkeadilan. Anggota parlemen khususnya kalangan kaum muda untuk mendukung hak veto rakyat. Bentuk kaukus kaum muda yang lintas fraksi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu keselamatan kolektif.

Ketujuh, Ubah UU sektoral yg bermasalah antara lain: UU Minerba, UU Perikanan, UU Penanaman Modal dan , kehutanan. Kedelapan Memastikan pemerintah untuk review izin dan kontrak - kontrak seperti perkebunan, pertambang, kehutanan dll.

Sembilan, pastikan pemerintah untuk ambil kepemimpinan dalam perundingan internasional tentang perubahan iklim. Dan yang terakhir, tingkatkan kontrol terhadap implementasi ketentuan UU yang telah cukup baik seperti ruang terbuka hijau dalam tata ruang.

Comments